Oleh: Furqan Jurdi* Civilinstitute – Jakarta. Yang dimaksud dengan amanat UU Kepada KPK adalah amanat UU Nomor 30 Tahun 2002 yang memberikan tugas dan wewenang kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam Ketentuan Umum UU terdapat harapan kepada KPK sebagai sebuah lembaga independen dengan tugas khusus untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, danLanjutkanLanjutkan membaca “KPK Mengabaikan Amanat Undang-Undang”
Arsip Kategori: Hukum
Zero Tolerance, Persandirwaraan dan Kejahatan Dalam Pemberantasan Korupsi
Oleh: Furqan Jurdi* Dalam perjalanannya, dari tahun 2002 sampai hari ini, KPK mengalami kemajuan yang tidak signifikan, karena banyak hal dan kendala yang menjadi persoalan dalam tubuh KPK, baik itu yang datang dari eksternal maupun internal KPK sendiri. Semenjak KPK dibentuk seakan-akan transisi korupsi itu tidak ada akhirnya dalam perjalanan kehidupan bangsa ini, bahkan adaLanjutkanLanjutkan membaca “Zero Tolerance, Persandirwaraan dan Kejahatan Dalam Pemberantasan Korupsi”
Datangi KPK, Pemuda Madani Desak Segera Panggil Tito Karnavian
Civil Institute. Jakarta – Dugaan transaksi antara Pengusaha sekaligus Koruptor Impor Daging, Basuki Hariman dengan Kapolri Tito Karnavian semakin memanas. Pasalnya Sekelompok Pemuda Yang mengatasnamakan Diri sebagai Komunitas Pemuda Madani Mendatangi KPK untuk melakukan Aksi Unjuk Rasa, Jumat (19/10/2018). Mereka membawa spanduk yang bergambarkan Tito Karnavian dan Dengan tulisan “KPK Berani, Jangan Banci, Segera PanggilLanjutkanLanjutkan membaca “Datangi KPK, Pemuda Madani Desak Segera Panggil Tito Karnavian”
Fahri Hamzah ditolak di NTT, Pemuda Madani: Demokrasi Sedang Dipersekusi
Civilinstitute.law.blog – Penolakan terhadap Fahri Hamzah yang akan menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Nusa Tenggara Timur 18 Oktober 2018 merupakan akumulasi dari sikap dingin penguasa terhadap persekusi selama ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani, Furqan Jurdi. Ia menilai penolakan Fahri Hamzah merupakan bagian dari persekusi terhadap demokrasi, danLanjutkanLanjutkan membaca “Fahri Hamzah ditolak di NTT, Pemuda Madani: Demokrasi Sedang Dipersekusi”
Pemuda Madani: KPK Jangan Banci, Segera Periksa Pak Tito
Civil Institute – Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani, Furqan Jurdi mempersoalkan sikap KPK yang tidak menindaklanjuti aliran dana dari Basuki Hariman kepada Kapolri Tito Karnavian. Ia juga mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Rahardjo dan Pimpinan KPK lainnya, untuk memeriksa Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut PerkasaLanjutkanLanjutkan membaca “Pemuda Madani: KPK Jangan Banci, Segera Periksa Pak Tito”
Penentuan Cawapres dan Terbongkarnya Provokator Politik Identitas
Civilinstitute.law.blog – Setelah terjadi diskusi yang alot dan menegangkan beberapa minggu terakhir, tentang siapa yang maju dalam kontestasi Pilpres 2019, maka berakhirlah pada hari Kamis 9 Agustus 2018. Joko Widodo (capres) dan partai koalisi pemerintah telah memutuskan KH Ma’ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden (cawapres). Sementara Prabowo Subianto (capres) dan partai koalisinya telah memutuskan SandiagaLanjutkanLanjutkan membaca “Penentuan Cawapres dan Terbongkarnya Provokator Politik Identitas”
Yusril: Hukum Islam adalah The Living Law
Saturday, 24 December 2016 | 17:06 WIB ROL/Fian Firatmaja Yusril Ihza Mahendra REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan hukum Islam adalah the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam bukan ius constitutum (hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif) dan bukan pula ius constituendumLanjutkanLanjutkan membaca “Yusril: Hukum Islam adalah The Living Law”
Tuding Komnas HAM Gagal Paham, Habib Rizieq: Silahkan Umat Kristiani merayakan Natal, Tapi Jangan ada Natalisasi.
Civil Institue.law.blog – Umat Kristiani akan merayakan Hari raya besar nya, pada tanggal 25 Desember 2016, besok, sebagai hari peringatan kelahiran Yesus di Kandang Betlehem. Hari itu dalam agama Kristen disebut Hari Natal. Namun beberapa hari terakhir ini perayaan Natal menjadi gaduh. Disebabkan banyak pemberitaan miring terkait adanya Fatwa MUI yang melarang kaum muslim memakaiLanjutkanLanjutkan membaca “Tuding Komnas HAM Gagal Paham, Habib Rizieq: Silahkan Umat Kristiani merayakan Natal, Tapi Jangan ada Natalisasi.”
Mahfud MD : Fatwa Kapolri dan Fatwa MUI
Moh Mahfud MD Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ketua MK (2008-2013) KAMIS, 22 Desember 2016, dua hari yang lalu, selama seharian saya berdiskusi melalui Twitter dengan sangat banyak netizen tentang fatwa. Diskusi tersebut dipicu oleh pernyataan Kapolri Tito Karnavian bahwa fatwa MUI bukan hukum positif. Pekan lalu Majelis UlamaLanjutkanLanjutkan membaca “Mahfud MD : Fatwa Kapolri dan Fatwa MUI”
(Foto) Dr. (HC) A.M. Fatwa saat Berkunjung Ke Makassar dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat
Civil Institute.law.blog – Dalam rangka melakukan penguatan terhadap nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara A.M. Fatwa melakukan kegiatan penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kota Makassar, kerjasama antara DPD RI dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Gowa, di Aula MAN Model, Jalan Sultan Alauddin Makassar, pada hari Kamis 15 Desember 2016. Adapun tema kegiatan adalah tentang,LanjutkanLanjutkan membaca “(Foto) Dr. (HC) A.M. Fatwa saat Berkunjung Ke Makassar dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat”
