PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA: Dari Legitimasi hingga Delegitimasi

SANGAJI FURQAN JURDI Direktur Eksekutif Civil Institute Kalau dilihat dari perspektif historis perjuangan pemuda Indonesia merupakan pergerakan yang mempelopori perjuangan nasional dalam menantang setiap penindasan dan pemerkosaan hak asasi manusia yang dilakukan oleh manusia atas manusia, yang terkenal juga sebagai pergerakan yang setia memeluk cita-cita demokrasi. Dan memang kalau dilihat dari sudut kekuatan entitas makaLanjutkanLanjutkan membaca “PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA: Dari Legitimasi hingga Delegitimasi”

APBN 2017 Instrumen Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rayat.

Civil.Institute – Dipenghujung tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk biaya belanja negara ditahun 2017 akan datang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016 telah menyepakati dan mengesahkan RUU APBN Tahun 2017 menjadi UU APBN Tahun 2017.APBN Tahun 2017 disusun dengan mencermati dan mengantisipasi kondisiLanjutkanLanjutkan membaca “APBN 2017 Instrumen Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rayat.”

Banjir di Bima menghanyutkan ribuan rumah warga

Bima, NTB – Musim hujan memang tidak bisa terlepas dari banjir, itulah yang terjadi diwilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Banjir yang setinggi satu sampai dua meter itu telah menghanyutkan rumah warga. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber mengatakan bahwa banjir tersebut telah melumpuhkan wilayah kota dan kabupaten Bima, sehingga praktis tidaj ada yangLanjutkanLanjutkan membaca “Banjir di Bima menghanyutkan ribuan rumah warga”

PLT GUBERNUR DKI: Saya akan buat Surat Edaran Sosialisasikan Fatwa MUI

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom) Jakarta – Dalam mempublikasikan Fatwa yang dikeluarkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam sosialisasi fatwa penggunaan atribut nonmuslim. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, merespon dengan baik harapan itu. Menurutnya sosialisasi itu perlu, bahkan dalam dalam pernyataannyaLanjutkanLanjutkan membaca “PLT GUBERNUR DKI: Saya akan buat Surat Edaran Sosialisasikan Fatwa MUI”

REFORMULASI GBHN, PENGUATAN DPD, DAN KENISCAYAAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945

REFORMULASI GBHN, PENGUATAN DPD, DAN KENISCAYAAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945[1] OLEH: A.M. FATWA[2] (Anggota DPD RI/MPR RI dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI)   Pengantar Montesquieu membagi fungsi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi organ negara tersebut, hanya boleh menjalankan satu fungsi dan dalam artian yang mutlak, tidakLanjutkanLanjutkan membaca “REFORMULASI GBHN, PENGUATAN DPD, DAN KENISCAYAAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945”

ISTILAH REVOLUSI MENTAL DAN KEUNTUNGAN BESAR BAGI KOMUNISME

Oleh : Sangaji Furqan Jurdi Direktur Eksekutif Civil Institute Komunisme adalah “merupakan malapetaka besar bagi eksistensi Republik Indonesia yang sudah 70 Tahun lebih merdeka ini”.  Komunisme memiliki kehendak untuk melakukan revolusi dan dengan revolusi itu mereka akan melakukan pembantaian besar-besaran yang menyebabkan Negara mengalami kekacauan politik yang berkepanjangan. Masih teringat dalam pikiran kita tentang RevolusiLanjutkanLanjutkan membaca “ISTILAH REVOLUSI MENTAL DAN KEUNTUNGAN BESAR BAGI KOMUNISME”

TELAAH SEJARAH PERGOLAKAN POLITIK TAHUN 1956-1960

Oleh: Sangaji Furqan Jurdi (Direktur Eksekutif Civil Institute) Pergolakan politik yang terjadi akhir-akhir ini, mengingatkan kita khususnya Umat Islam akan kondisi di tahun-tahun 1956-1960, di mana pergolakan politik dan singgungan politik antara Islam dan Negara, yang akhirnya berujung pada kemenangan Komunisme di hati presiden Soekarno. Setelah dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955 dibawah Kabinet BurhanuddinLanjutkanLanjutkan membaca “TELAAH SEJARAH PERGOLAKAN POLITIK TAHUN 1956-1960”

TIDAK ADA USAHA MAKAR

Taufan Putra Revolusi Ketua Umum DPP IMM Akhir-akhir ini ‘makar’ menjadi trending topik setelah beberapa tokoh masyarakat dan aktivis senior ditangkap bertepatan dengan aksi 212, di silang Monumen Nasional (Monas). Mereka dituding sebagai orang yang ingin melakukan makar, dan sebagian lain dituduh melanggar UU ITE.  Mereka itu adalah Aktivis senior seperti Ratna Sarumpaet, Sri BintangLanjutkanLanjutkan membaca “TIDAK ADA USAHA MAKAR”

PERGOLAKAN SEBUAH NEGARA

Sangaji Furqan Jurdi Direktur Eksekutif Civil Institute Bangsa kita tiada henti-hentinya didera berbagai kekerasan, mulai dari kekerasan yang menelan korban, seperti terorisme, kerusuhan sosial, konflik agama, sampai kekerasan di sekolah dan di dalam rumah tangga. Beragam kekerasan tersebut memiliki sebab yang berbeda-beda. Terorisme misalnya, para pelaku sering memberi alasan teologis maupun didasari semangat perlawanan terhadapLanjutkanLanjutkan membaca “PERGOLAKAN SEBUAH NEGARA”

MELEPASKAN DIRI DARI SISA-SISA PENJAJAHAN

Oleh: Furqan Jurdi* Bangsa Indonesia masih mempertegang urat leher tentang tafsir akan kata “penjajahan”, perdebatan ini menyangkut penjajahan dari sudut pandang yuridis, politis dan ekonomi. Tapi yang pastinya dalam seluruh tafsiran secara bahasa, bahwa penjajahan itu merupakan bentuk yang tidak terpuji, sebuah kejahatan, walaupun ada kebaikan, kebaikan itu tidak sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan.LanjutkanLanjutkan membaca “MELEPASKAN DIRI DARI SISA-SISA PENJAJAHAN”

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai